nusakini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ini tertuang dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sugiyono mengatakan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibekali oleh kebijakan-kebijakan dari pimpinan. Salah satunya seperti mencopot jabatan ASN bila terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Banyak sekali pejabat diberikan sanksi dicopot jabatannya, termasuk dicopot PNS-nya karena telah melakukan KKN itu," ucap Bambang, di Balai Kota DKI.

Menurutnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta secara perlahan telah membentuk zona WBK dan WBBM hingga tingkatan kelurahan. "Bahkan kita bilang di Jakarta ini, di pemda sampai kelurahan sudah bisa mengarah pada daerah bebas korupsi dan birokrasi bersih," tuturnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengaduan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Titi Saraswati menegaskan, untuk meraih predikat WBK harus mampu mendapat nilai persepsi anti korupsi minimal 3,6.

"Aparatur harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas," tandasnya.(pr/kj/al)